Revisi KUHAP: Seimbangkan Penanggulangan Kejahatan dan HAM
Pakar hukum pidana, Dr. Chairul Huda, menekankan pentingnya penyesuaian dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar sejalan antara...
Revisi KUHAP
Pakar Hukum Usulkan Definisi Penyidikan Lebih Netral dalam Revisi KUHAP
Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus menjadi perhatian utama di kalangan praktisi hukum dan akademisi. Salah satu...
Pemerintah Usulkan Revisi Kebijakan Remisi Narapidana dan Kebijakan Hukum
Dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem peradilan dan pemasyarakatan, pemerintah mengajukan sejumlah revisi kebijakan yang bertujuan memperkuat peran narapidana berdaya guna...
Peradi Tegaskan Keterangan Ahli Harus Tidak Diatur Dalam RUU KUHAP
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menegaskan pentingnya ketentuan mengenai keterangan ahli dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur...
Target Revisi KUHAP Selesai Desember 2025 agar KUHP Terbaru Berlaku Tahun 2026
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia menjadi fokus utama dalam agenda legislasi DPR. Anggota Komisi III DPR dari...
Pentingnya Partisipasi Publik dalam Revisi KUHAP dan Peran Mahkamah Konstitusi
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi salah satu agenda penting dalam proses legislasi di Indonesia. Ketua Komisi III...
LPSK Usul Revisi KUHAP: Aturan Restitusi dan Hak Warga Binaan dalam Hukum Pidana
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Brigjen Pol (Purn) Achmadi, mengusulkan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)...
Peradi Usulkan Penghapusan Penyadapan dalam Revisi KUHAP untuk Mencegah Penyalahgunaan
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dari isi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena kekhawatiran akan...