Kejati Banten Terima Berkas Kasus BBM Oplosan SPBU Ciceri

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten secara resmi menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) oplosan di SPBU Ciceri, Kota Serang. Penyerahan berkas ini menandai langkah konkret dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam praktik penjualan BBM ilegal yang merugikan konsumen dan merusak lingkungan.

Kasus BBM oplosan yang diangkat oleh Kejati Banten semakin menjadi perhatian masyarakat maupun pihak berwajib karena potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan ketahanan energi nasional. Kepala Kejati Banten menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyidikan secara seksama dan transparan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.

Dalam rilis resmi, Kejati Banten menyampaikan bahwa berkas perkara yang diterima meliputi dokumen forensik laboratorium, hasil pengujian oleh institusi terkait, serta barang bukti bahan bakar yang diduga oplosan. “Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil dalam penanganan kasus ini,” ujar Kepala Kejati Banten.

Selain melakukan penyidikan, Kejati Banten juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik penjualan BBM ilegal. Sebagai langkah pencegahan, otoritas telah memperkuat pengawasan di sejumlah SPBU dan mengintensifkan patroli di lapangan.

Direktur SPBU Ciceri yang juga terlibat dalam kasus ini, menyatakan kesiapan untuk bekerja sama penuh dengan jajaran hukum. “Kami ingin menunjukkan komitmen dalam memberantas praktik ilegal ini demi kenyamanan dan keselamatan konsumen,” katanya.

Pengamat energi dari universitas lokal menilai bahwa kasus BBM oplosan ini menjadi momentum penting untuk reformasi regulasi dan pengawasan industri bahan bakar di Indonesia. Mereka menegaskan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum harus berlanjut demi mencegah kejadian serupa di masa mendatang.