Kemenpera Tinjau Ulang Pinjaman ADB untuk Program IGAHP
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai melakukan kajian ulang terhadap rencana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) guna mendukung program Inisiatif Perumahan dan Perkotaan Berkelanjutan (IGAHP). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan efisiensi dan keberlanjutan pendanaan dalam penanganan masalah perumahan di Indonesia.
Menurut Direktur Jenderal TKPR, proses kajian ulang ini diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan perumahan dengan dinamika pasar dan pemanfaatan dana internasional. “Kami ingin memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan mampu memberi dampak positif yang optimal dan sesuai dengan rencana pembangunan nasional,” ujarnya dalam sebuah wawancara eksklusif.
Selain itu, evaluasi terhadap proposal pinjaman ADB juga bertujuan mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan kesiapan pemerintah dalam mengelola dana internasional tersebut. “Pengkajian ini juga menjadi momentum untuk menegaskan komitmen kami dalam mengelola dana pinjaman secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Program IGAHP sendiri merupakan inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas perumahan dan infrastruktur perkotaan di berbagai kota besar di Indonesia. Dukungan dana dari ADB dianggap vital untuk mempercepat realisasi program dan mencapai target pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, pengamat perumahan dan perkotaan menilai bahwa langkah kajian ulang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola kerjasama internasional secara bertanggung jawab. “Langkah ini juga akan memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan lembaga internasional dalam pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Dr. Anisa Rahman, pakar urban planning.
Proses revisi berencana selesai dalam beberapa minggu ke depan, dan hasilnya akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan final terkait pinjaman ADB dan implementasi program IGAHP secara lebih efektif dan efisien. Kementerian berharap kolaborasi ini mampu mempercepat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di seluruh Indonesia.
