MPR Desak Pemerintah Lakukan Transformasi Kebijakan Respons Konflik Global
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Johan Rosihan menyuarakan desakan untuk dilakukan transformasi kebijakan yang lebih komprehensif demi merespons dinamika konflik geopolitik dunia yang semakin kompleks. Hal ini diungkapkan dalam sebuah diskusi baru-baru ini yang menitikberatkan pada perlunya strategi nasional yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan geopolitik global.
Menurut Johan Rosihan, ketegangan dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia menuntut pemerintah Indonesia untuk mempercepat reformasi kebijakan luar negeri. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang selama ini diterapkan perlu dievaluasi dan disusun ulang agar lebih mampu melindungi kepentingan nasional serta memperkuat posisi Indonesia di arena internasional.
“Transformasi kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh dan strategis. Tidak cukup hanya dengan pendekatan konvensional, kita perlu mengadopsi inovasi dan sinkronisasi antar lembaga agar mampu merespons tantangan global secara efektif,” ujarnya. Selain itu, Johan menekankan pentingnya kolaborasi internasional dan diplomasi aktif sebagai bagian dari strategi adaptif bangsa Indonesia.
Berbagai kalangan menganggap bahwa kondisi global saat ini memerlukan respons cepat dan terukur dari pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Transformasi kebijakan ini, kata Johan, diharapkan dapat menjaga kestabilan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pergaulan dunia.
Pengamat politik internasional menilai bahwa usulan transformasi kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan tuntutan perubahan yang terjadi di dunia yang semakin tidak pasti. Sekjen lembaga think tank nasional, Rini Susanto, menyatakan bahwa “Kebijakan luar negeri Indonesia harus mampu beradaptasi dengan dinamika konflik global, dengan tetap menjaga prinsip kemerdekaan dan kedaulatan.”
Sementara itu, pemerintah melalui kementerian luar negeri menyatakan kesiapannya melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan sesuai arahan dari lembaga legislatif dan berbagai pemangku kepentingan. Dikutip dari juru bicara kementerian, disebutkan bahwa upaya tersebut bagian dari langkah strategis memperkuat diplomasi Indonesia agar mampu menghadapi tantangan masa depan dengan lebih tangguh.
Transformasi kebijakan ini diharapkan mampu menjawab dinamika konflik geopolitik dan menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang bebas dan berdaulat di tengah ketegangan global. Sinergi antar lembaga dan konsultasi publik menjadi kunci utama dalam proses reformasi kebijakan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
