Kepri Raih Opini WTP Ke-15 dari BPK RI, Dorong Kemajuan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali mengukir prestasi gemilang dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pengakuan ini menambah kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang baik.
Opini WTP ke-15 yang diraih Pemprov Kepri ini menunjukan konsistensi dalam mematuhi prinsip tata kelola keuangan yang baik selama bertahun-tahun. Kepala BPK RI, Agung Firman Sampurna, menyampaikan bahwa keberhasilan ini sekaligus menjadi motivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif.
Menanggapi pencapaian ini, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengungkapkan rasa syukurnya dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan integritasnya. “Ini merupakan hasil kerjasama seluruh stakeholders di daerah, dan kami akan terus berkomitmen meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar Kepri semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Malahayati, Rizky Pratama, menyatakan bahwa pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel. “Opini WTP adalah cerminan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor,” katanya.
Keberhasilan ini juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat Kepulauan Riau, yang berharap pemanfaatan anggaran dapat terus ditingkatkan demi pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Dengan pencapaian ini, Pemprov Kepri berharap dapat menarik lebih banyak investasi serta mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, keberhasilan meraih opini WTP ke-15 menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kepri dalam memperkuat tata kelola keuangan, menambah citra positif daerah, dan memperkuat posisi Kepri sebagai daerah yang transparan dan akuntabel di Indonesia.
