dprd-bali-dorong-legalisasi-sabung-ayam-gubernur-koster-tolak-tegas

DPRD Bali Dorong Legalisasi Sabung Ayam, Gubernur Koster Tolak Tegas

Usulan untuk melegalkan praktik sabung ayam di Bali kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan legislatif. Anggota DPRD Bali mengajukan dorongan agar budaya tersebut diakui secara hukum, mengingat potensi ekonomi dan aspek tradisionalnya yang dianggap penting oleh sebagian pihak.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Gubernur Wayan Koster yang dengan tegas menolak inisiatif tersebut. Dalam pernyataannya, Koster menegaskan bahwa legalisasi aktivitas sabung ayam bukanlah langkah yang sederhana dan memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek, termasuk aspek etika, budaya, dan hukum. Ia menyatakan, “Kami harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait tradisi yang memiliki risiko dan dampak sosial yang cukup kompleks.”

Keberatan Gubernur ini menguatkan pandangan bahwa praktik sabung ayam di Bali harus tetap dibatasi dan tidak dilegalkan karena berpotensi menimbulkan efek negatif terhadap moral dan keamanan masyarakat. Ia menambahkan, “Bali terkenal dengan budaya dan tradisi yang luhur, dan kita harus menjaga marwah tersebut dari aktivitas yang dapat merusaknya.”

Dalam diskusi publik yang berlangsung di DPRD Bali, sejumlah peserta menyatakan bahwa legalisasi sabung ayam bisa membuka peluang ekonomi baru, termasuk peluang usaha dan pariwisata. Namun, aspek etika dan dampak sosial tetap menjadi pertimbangan utama bagi pejabat pemerintah setempat.

Sejauh ini, belum ada rencana konkret untuk mengubah regulasi terkait kegiatan ini, namun pressure dari berbagai pihak terus menguat. Pemerintah Bali menegaskan komitmennya untuk menjaga budaya dan tradisi secara berimbang dengan aspek legal dan sosial yang aman bagi masyarakat.

Rencana kajian mendalam mengenai legalitas sabung ayam di Bali diharapkan mampu memberikan gambaran lengkap tentang manfaat dan risiko yang akan dihadapi jika aktivitas tersebut diizinkan secara resmi. Pengambilan keputusan yang bijak dan mencerminkan aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam menyikapi wacana ini.