Ombudsman Dukung Perbaikan Tata Kelola Pupuk Subsidi
Ombudsman RI menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi program tersebut. Dalam rilis resminya, Ombudsman mengajukan empat saran penting yang diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran.
Empat saran strategis yang disampaikan oleh Ombudsman meliputi peningkatan sistem monitoring distribusi, penguatan mekanisme pengawasan di tingkat lapangan, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta digitalisasi data subsidi pupuk. “Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah penyimpangan dan memastikan petani yang membutuhkan benar-benar menerima manfaat program,” ujar Kepala Ombudsman RI, Agus Rahardjo, dalam konferensi pers kemarin.
Selain itu, Agus menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder terkait menjadi kunci keberhasilan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi. “Peran serta masyarakat dan petani dalam pengawasan juga sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” tukasnya.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Didik Suprayitno, menyambut positif dukungan Ombudsman. Ia menyebut bahwa perbaikan sistem ini merupakan langkah strategis guna mengatasi kendala yang selama ini dihadapi, seperti penyimpangan dan distribusi yang tidak merata. “Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki mekanisme distribusi agar pupuk bersubsidi tepat sasaran dan mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Didik.
Dengan adanya kolaborasi tetap yang konstruktif dari berbagai pihak, diharapkan pengelolaan pupuk bersubsidi ke depan semakin profesional dan akuntabel. Langkah ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk menyejahterakan petani kecil dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan Indonesia secara berkelanjutan.
Masyarakat dan petani pun diimbau agar turut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan ketidakwajaran dalam distribusi pupuk bersubsidi. Komitmen semua pihak akan menentukan keberhasilan reformasi tata kelola pupuk yang kini sedang berjalan.
