Sekjen Tegaskan Dugaan Gratifikasi di MPR Merupakan Perkara Lama
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan bahwa dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota maupun pejabat di lembaga tersebut merupakan masalah yang telah lama dibuat dan bukan hal baru. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses terkait tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di lingkungan MPR telah dan akan sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai langkah transparansi dan penegakan hukum yang berkomitmen tinggi.
Siti, selaku Sekjen, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk mendukung proses penyelidikan dan penindakan yang dilakukan KPK. Ia menegaskan, “Kami percaya penuh pada profesionalisme KPK untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini tanpa campur tangan dari lembaga manapun.”
Menurut informasi yang diterima, dugaan gratifikasi ini berhubungan dengan praktek korupsi yang terjadi di lingkungan MPR dalam jangka waktu yang cukup lama. Kasus tersebut kini tengah diselidiki secara mendalam oleh KPK untuk memastikan adanya tindak pidana korupsi dan menegakkan keadilan bagi masyarakat.
Pengamat antikorupsi menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh Sekjen dan keterbukaan terhadap proses hukum merupakan langkah positif dalam upaya memberantas korupsi di lingkungan negara. “Keterbukaan ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran dan berkomitmen membersihkan citra institusi,” kata Dr. Rini Setiawan, pakar hukum tata negara.
Menanggapi hal tersebut, anggota legislatif dari fraksi tertentu juga menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum dan berharap kasus ini mampu menjadi momentum pembersihan internal sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
