Dukung Efisiensi Anggaran KKP Lawan IUU Fishing

Komisi IV DPR RI menegaskan dukungannya terhadap langkah Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan efisiensi anggaran guna memperkuat upaya pencegahan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing. Dewan legislatif menilai bahwa pengelolaan anggaran yang lebih efisien akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis, menyatakan, “Kami tetap mendukung langkah KKP dalam melakukan efisiensi anggaran agar bisa dialokasikan secara optimal untuk penindakan pelanggaran di laut, termasuk IUU fishing.” Ia menambahkan, pengelolaan dana yang tepat akan memperkuat kemampuan pengawasan serta operasional di lapangan.

Sebelumnya, KKP menegaskan bahwa efisiensi anggaran adalah bagian dari strategi modernisasi dan penguatan sistem pengawasan laut nasional. Pengurangan biaya operasional diharapkan tidak mengurangi kualitas layanan dan efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing maupun kapal nelayan ilegal.

Sejumlah kalangan mendukung langkah ini, menganggapnya sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia yang sangat kaya namun rentan terhadap praktik ilegal yang merugikan ekonomi nasional.

Selain itu, KKP juga berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional dan komunitas nelayan, dalam rangka memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan berbasis teknologi.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Perikanan, langkah ini telah mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak, termasuk asosiasi nelayan yang berharap bahwa efisiensi anggaran akan berujung pada penguatan pengawasan di lapangan.

Langkah strategis ini diharapkan mampu mengurangi praktik IUU fishing secara signifikan dan melindungi ekosistem laut Indonesia untuk generasi mendatang. Upaya ini juga selaras dengan komitmen nasional dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam laut.