Bawaslu Sulsel Serahkan Bukti Sengketa PSU ke MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo mengajukan sengketa Pemilihan Suara Ulang (PSU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), didukung oleh bukti dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Kota Palopo. Penyerahan alat bukti ini menjadi langkah penting dalam proses penyelesaian sengketa pemilu yang sedang berlangsung di daerah tersebut.

Bawaslu Sulsel, melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa dokumen dan bukti yang diserahkan mencakup data pemilih, rekaman proses penghitungan suara, serta laporan pelanggaran yang terjadi selama masa pencoblosan. Mereka menegaskan bahwa bukti yang dikumpulkan telah melalui pemeriksaan ketat dan diyakini cukup kuat untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang signifikan.

Ketua Bawaslu Sulsel, Andi Setiawan, menyatakan, “Kami telah menyiapkan semua bukti yang diperlukan agar komisi dapat memahami fakta di lapangan. Harapannya, proses ini berjalan adil dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Palopo.”

Proses sengketa ini menjadi perhatian luas karena PSU di Palopo menyita perhatian masyarakat dan mengandung potensi pengaruh besar terhadap hasil akhir Pemilihan Wali Kota. MK diharapkan segera mengumumkan keputusan mereka setelah meninjau seluruh bukti yang diajukan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Wijaya, menyatakan, “Langkah Bawaslu ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga integritas Pemilu. Jika ada pelanggaran, tentu harus diadili secara terbuka dan adil.”

Penyerahan bukti ini juga menegaskan pentingnya peran lembaga pengawas dalam menjaga ketertiban demokrasi. Selama proses ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan percaya bahwa sistem hukum tetap berjalan sesuai prosedur.