Menteri PKP Minta KPK Pastikan Lahan Rampasan Bersih dan Bebas Korupsi

Dalam upaya memperkuat pengawasan dan transparansi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya memastikan bahwa lahan rampasan yang diserahkan kepada negara benar-benar bersih dari praktik korupsi dan tidak bermasalah secara hukum. Ia menambahkan, pengelolaan lahan tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan bahwa proses penyerahan lahan rampasan dilakukan dengan standar yang tinggi dan bebas dari praktek korupsi. Ia juga menegaskan bahwa para pihak terkait harus menjalankan proses tersebut secara profesional dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan isu baru yang dapat memperburuk citra pemerintah.

“Saya minta KPK untuk memastikan bahwa lahan yang akan diserahkan benar-benar bersih dan tidak mengandung masalah hukum ataupun praktik korupsi. Ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi dapat terus terjaga,” kata Maruarar dalam konferensi persnya.

KPK sendiri menyambut positif permintaan tersebut dan berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat selama proses pengembalian dan pengelolaan lahan rampasan. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyebutkan bahwa institusinya akan melakukan audit dan verifikasi menyeluruh terhadap lahan-lahan yang akan diserahkan kepada negara.

“Kami akan memastikan semua proses berjalan dengan transparan dan bebas dari unsur korupsi. Hal ini demi menjaga integritas dari seluruh proses penanganan lahan rampasan,” ujar Ghufron.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola aset negara, langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh positif dalam penanganan kasus korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Masyarakat pun diimbau untuk terus mengawasi proses tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan praktek kecurangan.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kolaborasi antara kementerian dan KPK sangat penting agar lahan rampasan yang diserahkan benar-benar bersih dan dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Mereka juga menekankan perlunya transparansi dalam seluruh proses penanganan aset negara yang bermasalah agar kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.