KPK Usut Kasus Korupsi Pembelian Lahan untuk Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera di Lampung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembelian lahan untuk Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) di Lampung. Pengusutan ini dilakukan melalui pemeriksaan komunikasi internal perusahaan yang terlibat dalam proses pembelian lahan, guna memastikan tidak adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Pengusutan dilakukan saat penyidik memeriksa anggota Dewan Komisaris PT Hutama Karya (Persero) tahun 2018-2019, Mukhammad Taufiq, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek JTTS. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Jumat, 13 Juni 2024, untuk mendalami korespondensi serta komunikasi antara direktur dan komisaris terkait rencana pembelian lahan di Lampung.
KPK sebelumnya mengumumkan dimulainya penyidikan kasus korupsi pengadaan lahan proyek JTTS pada 13 Maret 2024. Dalam proses penyidikan, KPK telah menetapkan tiga tersangka, termasuk mantan Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo, serta mantan Kepala Divisi di PT HK, M. Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen. Penyelidikan ini menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di sektor infrastruktur.
Pada 30 April 2025, KPK menyita 65 bidang tanah milik petani di Kalianda, Lampung Selatan, sebagai bagian dari pengembangan penyidikan kasus. Tidak lama kemudian, pada 6 Mei 2025, penyidik kembali menyita aset berupa 13 bidang tanah di Lampung Selatan dan satu bidang tanah di Tangerang Selatan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan JTTS.
Selain itu, KPK juga menyita satu unit apartemen di Tangerang Selatan bernilai sekitar Rp500 juta pada 10 Juni 2025, yang diduga sebagai bagian dari upaya memblokir aliran uang terkait praktik korupsi pengadaan lahan proyek tol tersebut. Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur besar di Indonesia.
