Hasto Kristiyanto Klarifikasi Pesan WA ‘Ok Sip’ dan Strategi Loloskan Harun Masiku ke DPR

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan penjelasan terkait pesan WhatsApp yang berbunyi ‘ok sip’ yang dikirimkan kepada mantan kader partai tersebut, Saeful Bahri. Hasto menegaskan bahwa komunikasi tersebut tidak ada kaitannya dengan upaya menyembunyikan ataupun memperlancar proses legislator Harun Masiku agar bisa kembali ke DPR.

Dalam wawancara eksklusif, Hasto menyatakan bahwa pesan tersebut lebih bersifat sebagai respons santai terhadap diskusi internal dan tidak mengandung niat tertentu untuk memuluskan jalur politik Harun Masiku. “Itu komunikasi pribadi, bukan sinyal resmi dari partai. Semua langkah strategis partai mengikuti prosedur hukum dan etika politik yang berlaku,” ujarnya.

Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memperjuangkan posisi Harun Masiku di DPR memang menjadi sorotan beberapa pihak. Hasto menjelaskan bahwa langkah-langkah internal yang diambil partainya sesuai dengan aturan KPU dan MK, termasuk proses administratif dan komunikasi dengan lembaga terkait.

Ia menambahkan bahwa partai tetap fokus pada upaya hukum dan diplomasi politik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Keputusan partai selalu mengikuti aturan yang berlaku dan memastikan prosesnya transparan,” tegasnya.

Sebelumnya, pesan WhatsApp tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial dan dikait-kaitkan dengan strategi politik PDIP dalam mengamankan posisi Harun Masiku di parlemen. Para pengamat memperkirakan bahwa komunikasi seperti ini merupakan bagian dari pendekatan komunikasi internal partai untuk memperkuat posisi politik kadernya.

Hasto juga menegaskan bahwa PDIP tetap berkomitmen terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum. “Semua anggota partai harus mematuhi kewajiban dan etika politik agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tuturnya.

Dalam konteks yang lebih luas, upaya partai politik dalam mengelola komunikasi internal dan strateginya diharapkan mampu memperkuat stabilitas politik nasional sekaligus menjaga integritas lembaga legislatif di tengah dinamika politik yang kerap berubah.