Investasi EBT Capai Rp25 Triliun di 15 Provinsi, Bahlil Sebut Dampak Positif
Investasi dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan, dengan total mencapai Rp25 triliun di 15 provinsi. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa langkah strategis ini bertujuan untuk mempercepat transisi energi nasional menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Investasi ini mencakup pembangunan fasilitas energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan hidro yang diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mencapai bauran energi bersih sebesar 23% pada tahun 2025. Menteri Bahlil menambahkan, “Kami optimistis bahwa inovasi dan komitmen dari berbagai pihak akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung pengembangan energi terbarukan di Asia.”
Sejumlah pabrik pembangkit EBT telah mulai beroperasi dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Konsultan energi nasional menyatakan, proyek-proyek ini mampu meningkatkan pasokan listrik yang bersih sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah-daerah yang selama ini terisolasi dari akses energi listrik yang memadai.
Dalam sebuah wawancara eksklusif, Bahlil mengungkapkan kebanggaannya terhadap kemajuan tersebut. “Kami melihat pertumbuhan investasi ini sebagai langkah besar dalam upaya menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan global,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kebijakan insentif dan kemudahan investasi untuk menarik lebih banyak pelaku industri energi bersih di Indonesia.
Peneliti dari lembaga energi terbarukan menilai, momentum ini akan mempercepat transisi energi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam pencapaian target iklim global. Secara keseluruhan, investasi sebesar Rp25 triliun di 15 provinsi ini diharapkan mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
