Pemprov DKI Pastikan Penerima KJP Tetap Dapat Hak Sekolah Rakyat

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan tetap diberikan kepada siswa yang bersekolah di sekolah rakyat, tanpa terkecuali. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah di Ibu Kota mendapatkan akses pendidikan yang memadai, termasuk mereka yang belajar di fasilitas pendidikan non-formal atau sekolah rakyat.

Pramono menjelaskan bahwa program KJP merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI dalam mendukung pemerataan pendidikan dan mengurangi disparitas akses belajar. “Kami tidak akan mengurangi hak siswa, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di sekolah rakyat. KJP tetap akan diberikan agar mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa kendala finansial,” ujar Pramono dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Jakarta.

Keputusan ini disambut baik oleh kalangan pendidikan dan orang tua siswa. Ketua Komite Sekolah Rakyat, Budi Hartono, menyatakan, “Pemberian KJP ini sangat membantu anak-anak kami, sehingga mereka bisa membeli buku, perlengkapan sekolah, dan memenuhi kebutuhan belajar lainnya.”

Selain itu, Pemprov DKI juga meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat KJP agar lebih banyak siswa dan orang tua mendapatkan informasi lengkap tentang hak-hak mereka. Menurut data terbaru, hampir 1,3 juta siswa di Jakarta saat ini menerima manfaat dari program KJP yang dikucurkan setiap tahun.

Dalam upaya memperkuat akses pendidikan, Pemprov menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap siswa yang belajar di sekolah rakyat, baik dari segi status maupun fasilitas. “Perlu kami tekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar, dan kami berkomitmen memperjuangkan hak tersebut untuk seluruh warga Jakarta,” pungkas Pramono.

Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memastikan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada lembaga formal saja, melainkan juga meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya mewujudkan pendidikan inklusif dan merata bagi semua warga ibukota.