Bahlil Lahadalia Tegaskan Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral Tanpa Diskriminasi
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral, dengan instruksi tegas kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) agar melaksanakan tugas secara adil dan tanpa pandang bulu. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh pihak yang beroperasi di industri ini mematuhi regulasi nasional dan tidak ada kdualisasi dalam penegakan hukum.
Bahlil menyampaikan bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat vital untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta meningkatkan kepastian hukum di bidang energi dan SDA. Ia menegaskan, “Tidak ada tempat bagi praktik tidak jujur atau penyalahgunaan kekuasaan, seluruh tindakan harus mengikuti aturan yang berlaku tanpa terkecuali.”
Instruksi ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memberantas praktik illegal, termasuk eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dan penyimpangan lainnya yang bisa merugikan negara serta mengganggu stabilitas pembangunan sektor energi nasional. Beberapa langkah penindakan telah dilakukan oleh Dirjen Gakkum, termasuk penggerebekan dan penindakan tegas terhadap pelanggar.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Agus Riyanto, menyatakan komitmennya untuk melaksanakan instruksi tersebut secara penuh. Ia mengatakan, “Kami akan bekerja keras dan transparan guna memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan profesional, tanpa pandang bulu terhadap pelanggar.”
Advokasi kebijakan ini mendapatkan dukungan dari pengamat energi dan lingkungan yang menilai langkah ini sebagai langkah positif dalam mengatasi berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Penguatan penegakan hukum diharapkan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan serta mendorong industri energi yang legal dan bertanggung jawab.
Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan industri energi dan SDA bisa berjalan sesuai aturan, meningkatkan pendapatan negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Langkah strategis ini menegaskan bahwa integritas dan keadilan menjadi prioritas utama dalam mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia.
