Golkar Desak Pengawasan Ketat dalam Pemilihan Justice Collaborator

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dalam proses pemilihan Justice Collaborator (JC). Ia menyatakan bahwa peran JC sangat strategis dalam memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga proses seleksi harus dilakukan secara transparan dan akurat.

Menurut Soedeson, pemilihan JC yang tidak diawasi secara ketat berisiko terhadap masuknya individu yang tidak memenuhi kriteria ke dalam program tersebut. Ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Saya berharap, semua pihak terkait dapat memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai prosedur dan tidak ada celah untuk penyalahgunaan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bambang Wuryanto, turut menegaskan perlunya pengawasan secara ketat terhadap proses seleksi JC. Ia menyatakan bahwa sistem pengawasan harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komisi Yudisial hingga Pengadilan dan lembaga terkait lainnya.

Terpisah, pengamat hukum, Rini Mulyani, menilai bahwa proses pemilihan JC harus mempertimbangkan aspek integritas dan rekam jejak peserta. “Kalau tidak diawasi secara serius, bisa saja JC yang dipilih tidak kredibel dan justru memberatkan proses penegakan hukum,” ujarnya.

Sementara itu, masyarakat menaruh perhatian besar terhadap transparansi dalam proses ini. Mereka berharap, proses pemilihan JC benar-benar dilakukan secara adil dan bebas dari intervensi pihak tertentu agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan efektif mendukung penegakan hukum di Indonesia.