Kejagung Dorong PP Justice Collaborator Ungkap Kasus Besar

Kejaksaan Agung Indonesia menegaskan pentingnya pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Justice Collaborator sebagai langkah strategis dalam memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana besar dan korupsi. PP ini dianggap sebagai instrumen yang menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan hak serta penghargaan terhadap individu yang bersedia bekerja sama membuka tabir kejahatan-kompleks.

Menurut jaksa agung, upaya penindakan hukum tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak yang telah mengungkapkan peran mereka dalam menguak kasus-kasus besar. “PP ini menjadi dasar legal yang kuat bagi para justice collaborator untuk memberikan keterangan penting tanpa takut terhadap risiko hukum pribadi, selama kerjasama mereka benar-benar membantu aparat penegak hukum,” ujar sumber terpercaya dari Kejaksaan Agung.

Pengamat hukum menyampaikan bahwa keberadaan PP dapat mempercepat proses penyidikan dan memperluas jaringan pengungkapan kejahatan secara lebih efektif. Penegasan negara melalui regulasi ini juga menunjukkan komitmen dalam menegakkan keadilan sekaligus melindungi para whistleblower yang selama ini terasa kurang terlindungi dalam praktiknya.

Seiring with the increasing complexity of sophisticated criminal networks, keberadaan justice collaborator menjadi kunci penting dalam pengungkapan kasus besar, terutama terkait korupsi lintas negara dan penipuan berskala luas. “Peran justice collaborator sangat vital, karena mereka membuka informasi yang mungkin tersembunyi dari pengetahuan publik,” imbuhnya.

Kemudian, Kejaksaan menegaskan bahwa perlindungan terhadap justice collaborator akan terus diperkuat dan dipastikan aman secara hukum. Hal ini bertujuan agar semakin banyak pihak yang berani memberi keterangan dan dukungan bagi penegakan hukum di Indonesia. Keberhasilan regulasi ini diharapkan mampu mengantarkan negara pada level penegakan keadilan yang lebih optimal dan transparan.