Langkah Tegas Menteri ESDM Cegah Korupsi Melalui Libatkan TNI dan KPK
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana strategis untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan praktik korupsi di sektor sumber daya energi nasional. Dalam langkah inovatif tersebut, Kementerian ESDM melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan anti-korupsi.
Dalam wawancara eksklusif, Bahlil menyatakan, “Kami percaya kolaborasi lintas institusi sangat penting dalam mengatasi korupsi di sektor energi. Melalui sinergi TNI, Polri, dan KPK, kami ingin memastikan pengelolaan sumber daya yang transparan dan bertanggung jawab.” Rencana ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan pelaksanaan proyek energi dan pengelolaan sumber daya vital lainnya.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk pengamat hukum dan aktivis anti-korupsi. Mereka menilai bahwa keterlibatan aparat militer dalam pengawasan energi memiliki potensi menambah efektivitas dan ketegasan upaya pemberantasan korupsi. Meski begitu, sejumlah pihak juga menyoroti perlunya pengaturan yang jelas agar kolaborasi ini tidak menimbulkan interpretasi berbeda terkait tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Selain melibatkan aparat keamanan, Kementerian ESDM juga akan memperkuat pengawasan internal melalui sistem monitoring berbasis teknologi canggih dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan energi dan sumber daya alam. Menurut Bahlil, “Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh proses pengadaan dan pengelolaan sumber daya berjalan secara transparan dan akuntabel.”
Langkah ini diambil di tengah ketatnya pengawasan terhadap proyek-proyek energi besar, seperti pembangunan pembangkit listrik dan tambang mineral strategis. Diharapkan investasi asing dan lokal dapat berjalan lebih aman dan bebas dari praktik corrupt practices.
Pengamat kebijakan energi, Riza Pahlevi, mengatakan, “Inisiatif kolaborasi antara kementerian, TNI, dan KPK ini merupakan langkah strategis yang mampu memperkuat integrity dalam pengelolaan energi nasional. Diharapkan, langkah ini mampu mengurangi potensi kebocoran dan mempercepat reformasi birokrasi di sektor tersebut.”
Sebelumnya, Menteri Bahlil juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat sebagai bagian dari upaya mencapai target pembangunan nasional serta optimisasi penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ia menegaskan, “Korporasi dan aparat penegak hukum harus bersinergi agar pengelolaan sumber daya bisa berjalan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.”
Dengan inisiatif ini, Indonesia berharap mampu memperkuat tata kelola energi nasional dan mewujudkan transparansi penuh dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya energi, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah dalam bidang energi dan sumber daya alam.
