Rano Karno Akui Penggunaan Kendaraan Pribadi di Hari Rabu dan Meminta Maaf
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas penggunaan kendaraan pribadinya pada hari Rabu kemarin. Keputusan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan, mengingat adanya aturan dan protokol terkait penggunaan kendaraan dinas yang harus dipatuhi pejabat publik.
Dalam pernyataannya, Rano Karno menyebutkan bahwa keputusan menggunakan kendaraan pribadi semata-mata didorong oleh kebutuhan mendesak dan alasan efisiensi. “Saya menyadari bahwa tindakan ini dapat menimbulkan persepsi berbeda. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan seluruh pihak yang merasa terganggu,” ujarnya.
Penggunaan kendaraan pribadi oleh pejabat tinggi dalam masa dinas seringkali menimbulkan kontroversi, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Rano Karno menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalahgunakan kewenangan, melainkan sebagai langkah pragmatis yang diambil dalam situasi tertentu.
Masalah ini pun menjadi perhatian khusus dari pihak pemerintah dan masyarakat luas. Beberapa pengamat politik menilai bahwa kejadian ini menunjukkan perlunya penegakan aturan yang lebih ketat terkait penggunaan kendaraan dinas pejabat publik. “Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya soal administratif, tetapi juga mencerminkan integritas pejabat tersebut,” kata pengamat politik, Ahmad Fauzi.
Rano Karno menambahkan bahwa dirinya akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan aset negara di masa mendatang. Ia pun berkomitmen untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Permohonan maaf ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memperbaiki persepsi publik terhadap perlakuan pejabat publik terhadap aturan dan tata kelola kendaraan dinas. Masyarakat pun diimbau untuk tetap aktif memantau dan mengingatkan pejabat terkait agar selalu mengikuti prosedur yang berlaku demi keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
