KPK Dalami Proses Pengerukan Alur Pelabuhan di Tiga Lokasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait proses pengerjaan pengerukan alur pelayaran di tiga pelabuhan utama Indonesia. Investigasi ini muncul dari temuan yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut sumber yang terpercaya, KPK telah memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk pejabat dari Kementerian Perhubungan dan perusahaan kontraktor pelaksana pengerjaan proyek. Penyidik menyoroti prosedur pengadaan yang dinilai tidak transparan dan adanya potensi Konflik Kepentingan yang mengarah pada praktik korupsi.
Salah satu pejabat tinggi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pengerjaan proyek ini berjalan sesuai prosedur dan tidak ada penyimpangan yang merugikan negara.”
Proses pengerjaan pengerukan alur pelayaran di tiga pelabuhan yang dimaksud, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, dan Pelabuhan Makassar, menjadi fokus utama dalam pengawasan KPK. Hal ini karena ketiga pelabuhan tersebut merupakan pintu gerbang utama distribusi barang dan penting untuk kelancaran logistik nasional.
Ekonom dan pengamat pelabuhan menilai, jika terbukti terjadi penyimpangan, kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Mereka menyebut bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan proyek ini harus menjadi prioritas utama untuk mencegah korupsi dan memastikan efisiensi anggaran.
Dirjen Perhubungan Laut, Benny Lembong, mengungkapkan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPK dan memastikan semua prosedur dilalui secara bersih. “Kami mendukung sepenuhnya upaya KPK dalam mengusut dugaan penyimpangan ini agar proses pengerjaan proyek bisa berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Investors dan pelaku industri pelabuhan berharap agar temuan ini bisa menjadi momen evaluasi mendalam demi meningkatkan tata kelola proyek pembangunan pelabuhan yang lebih akuntabel dan berintegritas.
