Sri Sultan HB X Tegaskan Fraud adalah Pengkhianatan Amanah Publik

Sultan HB X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan penegasan tegas terkait pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab publik. Melalui pernyataannya, beliau menyebut bahwa praktik kecurangan dan penipuan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat dan negara.

Dalam berbagai kesempatan, Sri Sultan HB X menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi seluruh pejabat dan pelaku pemerintahan. “Fraud atau penipuan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak sistem sosial dan kepercayaan yang telah dibangun selama berabad-abad,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa integritas harus dijaga demi memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Langkah tegas terhadap praktik penipuan diharapkan mampu membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan. Dalam wawancara singkat, seorang pejabat daerah menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memperketat pengawasan dan memperkuat mekanisme pencegahan fraud, termasuk inovasi digital dalam pelaporan transparansi.

Menurut data terbaru yang dirilis oleh KPK dan Badan Pengawas Keuangan, kasus penipuan dan korupsi kerap merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa sangat vital dalam memberantas praktik-praktik tersebut.

Pengakuan dari tokoh masyarakat dan pemimpin daerah ini menunjukkan komitmen serius untuk menjaga integritas dan memperbarui semangat bersih dari korupsi. Pakar anti-korupsi menekankan bahwa edukasi serta pembinaan budaya etika di kalangan generasi muda juga menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas fraud secara berkelanjutan.

Langkah konkret yang disampaikan beliau mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan yang menilai bahwa pendekatan preventif lebih efektif daripada hanya fokus pada penindakan. Dengan tetap menjaga transparansi dan integritas, harapan besar ditempatkan agar daerah dan bangsa Indonesia mampu mencapai pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.