PP Muhammadiyah Rencanakan Dialog dengan Kemenag Terkait KHGT

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan akan segera mengadakan pertemuan dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas penerapan Kebijakan Hubungan Guru dan Tenaga Kependidikan (KHGT).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pemberlakuan KHGT yang menuai sejumlah pro dan kontra dari berbagai kalangan pendidikan di Indonesia. Muhammadiyah menegaskan pentingnya kolaborasi dan dialog terbuka agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan konteks pendidikan nasional.

Dalam pernyataannya, Ketua PP Muhammadiyah menuturkan, “Kami ingin memastikan bahwa penerapan KHGT tidak hanya dilaksanakan secara sepihak, tetapi melalui diskusi yang konstruktif antara semua pemangku kepentingan.”

Kebijakan KHGT sendiri dirancang untuk meningkatkan profesionalisme tata kelola pendidikan dan memperkuat kompetensi tenaga pendidik. Meski demikian, implementasinya dinilai perlu pengkajian mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan proses belajar-mengajar.

Sejumlah ahli pendidikan menyambut baik langkah Muhammadiyah yang mengusung dialog demi menyesuaikan kebijakan ini dengan kondisi lapangan. “Langkah ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan berkualitas,” kata Dr. Andi Permana, pakar pendidikan dari Universitas Indonesia.

PP Muhammadiyah juga menyatakan kesiapan untuk menyampaikan berbagai masukan dan kendala yang dihadapi guru dan tenaga kependidikan selama masa transisi. Dialog ini diharapkan mampu menghasilkan solusi yang konstruktif, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan dalam pembangunan pendidikan nasional.

Proses diskusi akan diadakan dalam waktu dekat dan dipastikan melibatkan berbagai pihak terkait agar kebijakan penerapan KHGT dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.