Pemerintah Perpanjang Dukungan Industri Padat Karya untuk Stabilitas Ekonomi

Pemerintah Indonesia resmi memperpanjang pengaturan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 7/2025 yang fokus pada pemberian insentif dan dukungan terhadap industri padat karya. Langkah ini diambil guna memperkuat sektor industri yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam penjelasannya, Menteri Perindustrian menyatakan bahwa revisi PP ini bertujuan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri padat karya di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ia menegaskan, “Dukungan pemerintah terhadap industri padat karya menunjukkan komitmen dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan membuka peluang investasi baru.”

Revisi PP 7/2025 memuat sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk pengurangan tarif pajak dan kemudahan perizinan bagi pelaku industri ini. Menurut data terbaru, industri padat karya Indonesia menyerap lebih dari 50 juta tenaga kerja, sehingga keberlanjutan sektor ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pengamat ekonomi menyambut positif langkah pemerintah ini, menilai bahwa perpanjangan dukungan akan memperkuat pertumbuhan industri lokal serta mendorong penyerapan tenaga kerja. “Ini langkah strategis yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar ekonom dari universitas terkemuka.

Selain itu, pihak pengusaha industri menyampaikan bahwa insentif dari pemerintah sangat membantu mereka menghadapi ketidakpastian pasar global. Mereka berharap, regulasi ini mampu meningkatkan daya saing industri padat karya Indonesia di pasar internasional dan memperkuat posisi nasional dalam rantai pasok regional.

Dengan langkah strategis ini, diharapkan sektor industri padat karya akan semakin berkembang, memberikan multiplier effect bagi ekonomi nasional, serta menampung target penciptaan lapangan kerja yang lebih besar di masa mendatang.