Pakar: Kesepakatan Kemaritiman RI dan China Jadi Prioritas Utama
Isu kemaritiman nasional menjadi perhatian utama bagi Indonesia, dengan fokus utama pada perbaikan dan penegasan kesepakatan dengan China terkait pengelolaan wilayah laut dan sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara. Guru besar Hukum Laut Internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Arie Afriansyah, menegaskan bahwa keberlangsungan dan kestabilan hubungan kemaritiman Indonesia dengan China sangat penting dalam menghadapi dinamika geopolitik di kawasan.
Menurut Prof. Arie, penguatan kerjasama kemaritiman harus disertai dengan pengaturan yang jelas dan adil, mengingat potensi sumber daya laut yang besar di kawasan ini. Ia menambahkan, “Kesepakatan yang komprehensif dan saling menguntungkan dengan China akan menjadi langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia serta memastikan keberlanjutan sumber daya maritim.”
Dalam wawancara eksklusif, Prof. Arie menyatakan bahwa peran China sebagai salah satu kekuatan besar di Asia mempengaruhi kebijakan maritime Indonesia. Ia menyoroti perlunya dialog terbuka dan penegasan hak nasional Indonesia di wilayah perairan yang dipersengketakan, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Direktur Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Maritim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan turut menegaskan pentingnya memperkuat diplomasi kemaritiman. Tim diplomasi Indonesia diharapkan terus melakukan negosiasi yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang seimbang sekaligus menjaga kedaulatan nasional.
Pengamat kebijakan luar negeri menambahkan bahwa isu ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga keamanan dan pertahanan nasional. Kompleksitas hubungan kemaritiman harus ditangani secara serius agar Indonesia dapat mengelola sumber daya laut secara efektif dan menjaga stabilitas kawasan.
Dengan berbagai langkah strategis yang diambil, diharapkan Indonesia mampu memperkuat posisi tawarnya di arena internasional dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga dalam dinamika geopolitik Asia. Kesepakatan dengan China, sebagai salah satu pemain utama di kawasan, menjadi PR besar bagi pemerintah untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan wilayah maritim Indonesia.
