Menteri KP Tegaskan Pulau Kecil Tidak Bisa Dijual Beli

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan komitmennya untuk melindungi pulau-pulau kecil di Indonesia dari praktik perdagangan atau perjanjian jual beli. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap beberapa kekhawatiran terkait potensi perdagangan pulau kecil yang dapat merusak ekosistem dan hak-hak masyarakat lokal.

Menurut Trenggono, pulau-pulau kecil di nusantara memiliki kedudukan strategis dan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Ia menegaskan, bahwa tidak ada pihak yang berhak memperjualbelikan pulau-pulau kecil tersebut, baik oleh individu, perusahaan, maupun negara asing. “Pulau-pulau kecil adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan untuk diperdagangkan secara komersial,” ungkapnya.

Penguatan regulasi ini dilakukan dengan menerbitkan ketentuan tegas yang melarang transaksi jual beli pulau kecil, serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem dan keberlanjutan sumber daya laut di wilayah tersebut. Menteri Trenggono juga menambahkan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil agar keberlanjutannya tetap terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang adil.

Pengamat kelautan dan perikanan, Dr. Adrian Setiawan, menyambut baik langkah tegas dari kementerian ini. “Ini adalah langkah penting untuk melindungi kekayaan alam Indonesia dari praktik ilegal dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Perlu adanya sosialisasi dan pengawasan yang lebih ketat agar kebijakan ini efektif,” ujarnya.

Sementara itu, masyarakat dan kelompok penggiat lingkungan menyambut positif kebijakan ini karena dianggap mampu memperkuat perlindungan terhadap pulau-pulau kecil dari ancaman perdagangan ilegal dan dampak lingkungan yang merusak. Termasuk di dalamnya adalah usaha menjaga keaslian dan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.

Langkah tegas dari Menteri KP ini diharapkan dapat menjadi precedent positif dalam pengelolaan dan perlindungan pulau-pulau kecil di Indonesia sehingga masa depan ekosistem maritim tetap lestari dan hak masyarakat asli tetap terjaga.