Kejagung Siapkan Sanksi Sosial untuk Perkara Ringan
Kejaksaan Agung Indonesia tengah merancang kebijakan inovatif untuk mengatasi perkara ringan dengan menerapkan sanksi sosial sebagai alternatif hukuman pidana konvensional. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mengurangi beban di pengadilan.
Menurut Juru Bicara Kejaksaan Agung, Umar Firdaus, sanksi sosial dirancang untuk memberikan efek pembinaan dan rasa tanggung jawab kepada pelaku kejahatan ringan. “Ini merupakan inovasi yang bertujuan untuk mendisiplinkan sekaligus memperkuat ikatan sosial,” ujarnya saat dihubungi dalam sebuah wawancara eksklusif.
Implementasi sanksi sosial akan mencakup berbagai bentuk, seperti kerja sosial, pelatihan keterampilan, hingga pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan, langkah ini mampu memberi efek jera tanpa harus memenjarakan pelaku kejahatan ringan yang tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum secara signifikan.
Penggunaan sanksi sosial sendiri sudah lama dipraktikkan di beberapa negara dan terbukti efektif menekan angka residivisme serta mempercepat proses reintegrasi sosial. Kejaksaan berharap, kebijakan ini dapat menekan jumlah perkara di pengadilan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.
Beberapa tokoh hukum menyambut baik inisiatif ini. Dr. Rina Susanti, pakar hukum pidana, menyatakan, “Penerapan sanksi sosial harus didukung dengan mekanisme monitoring yang ketat agar berjalan efektif dan adil. Ini bisa menjadi solusi yang humanis dan berkesinambungan.”
Direktur Eksekutif Lembaga Perlindungan Hukum dan Keadilan, Bambang Sutrisno, menambahkan, “Perlu adanya regulasi yang jelas tentang penerapan sanksi sosial agar tidak menimbulkan penyalahgunaan, serta pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum.”
Inovasi kebijakan ini diharapkan mampu membuat sistem peradilan pidana lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial. Kejagung tengah melakukan uji coba dan pengawasan ketat untuk memastikan implementasi berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta pelaku kejahatan ringan.
