jawa-tengah-tingkatkan-perbaikan-17-000-rtlh-di-2025

Jawa Tengah Tingkatkan Perbaikan 17.000 RTLH di 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara aktif meningkatkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan target mencapai 17 ribu unit selama tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa perbaikan RTLH menjadi prioritas utama guna mengurangi angka rumah tidak layak huni yang masih cukup tinggi di daerah. “Kami berkomitmen untuk memastikan semua warga mendapatkan akses terhadap hunian yang layak dan aman, sesuai dengan program pembangunan daerah,” katanya saat konferensi pers.

Program ini mencakup sejumlah langkah strategis termasuk peningkatan anggaran, pengembangan metode pembangunan yang efisien, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses perbaikan. Menteri PUPR juga menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini, menilai bahwa perbaikan RTLH dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Seiring pelaksanaan program, sejumlah rumah yang telah diperbaiki menunjukkan perubahan signifikan dari segi kenyamanan dan keamanan. Menurut salah satu warga penerima manfaat, Sari, “Rumah saya kini jauh lebih aman dan nyaman, saya merasa lebih tenang saat tinggal di sini.”

Selain itu, adanya inovasi dalam pelaksanaan program, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dan bahan bangunan berkelanjutan, diharapkan mampu menjamin keberlanjutan dari hasil pembangunan ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus melakukan evaluasi dan pengawasan untuk memastikan target tercapai secara optimal.

Progarm ini mendapatkan apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi sosial, yang berharap keberhasilannya dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi komunitas terdampak. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi pembangunan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah.