Nikita Mirzani Desak Presiden Prabowo Perbaiki Hukum Indonesia

Artis dan publik figur Nikita Mirzani kembali menjadi pusat perhatian setelah meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan sistem hukum di Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan setelah Nikita menjalani sidang dakwaan terkait kasus yang melibatkan dirinya, menunjukkan ketidakpuasan terhadap proses hukum yang dianggapnya tidak adil atau tidak transparan.

Nikita menyampaikan harapannya agar pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat lebih adil dan tidak memperlihatkan diskriminasi terhadap warga negara, terutama bagi mereka yang berstatus publik figur. “Saya berharap Presiden Prabowo dapat meluruskan hukum di Indonesia agar tidak lagi adanya praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya saat ditemui di pengadilan.

Juru bicara hukum Nikita menegaskan bahwa artis tersebut ingin memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Kritik yang dilayangkan muncul sebagai bentuk kekhawatiran akan ketidakmerataan keadilan, terutama ketika menyangkut orang dengan pengaruh atau popularitas tertentu.

Presiden Prabowo, yang dikenal sebagai tokoh militer dan politik dengan latar belakang tegas, diharapkan mampu mengambil langkah strategis untuk memperbaiki sistem hukum yang dianggap masih bermasalah. Pengamat menyatakan bahwa kritik dari publik figur seperti Nikita bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan reformasi hukum secara menyeluruh.

Menanggapi permintaan tersebut, sejumlah pakar hukum menyebut bahwa kebutuhan reformasi hukum adalah hal yang mendesak di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya independensi dan transparansi lembaga penegak hukum demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Selanjutnya, masyarakat pun diimbau untuk ikut serta aktif mendukung proses reformasi hukum tersebut, agar tercipta Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bebas dari praktik diskriminasi. Dukungan terhadap Prabowo sebagai tokoh utama reformasi ini diharapkan mampu memberi angin segar bagi kemajuan sistem hukum nasional.