Mendagri Dorong Dialog Pemda Babel dan Kepri Soal Pulau Tujuh

Dalam langkah strategis menyelesaikan isu status Pulau Tujuh, Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah daerah Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Kunjungan dan sekaligus pertemuan resmi ini bertujuan mencari solusi terbaik agar keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat tetap terjamin.

Menurut Mendagri, dialog langsung antara Pemda Babel dan Pemda Kepri sangat diperlukan agar masalah yang berlangsung selama ini dapat ditangani secara transparan dan efektif. “Langkah ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat sinergi dan memastikan bahwa pengelolaan Pulau Tujuh sesuai dengan hormat terhadap peraturan dan kepentingan rakyat,” ujarnya dalam konferensi pers.

Gubernur Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Riau juga menyatakan komitmennya untuk duduk bersama membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan hak atas Pulau Tujuh. Mereka menegaskan bahwa dialog terbuka ini diharapkan bisa menyelesaikan sengketa secara damai dan berkeadilan.

Legislator dari kedua provinsi menyambut baik inisiatif pemerintah pusat ini. Mereka menilai, kolaborasi dan komunikasi yang konstruktif akan mempercepat penetapan status definitif Pulau Tujuh sesuai aturan hukum dan kepentingan masyarakat setempat.

Seorang pengamat kebijakan publik, Dr. Rina Septiani, mengungkapkan, “Pendekatan dialog adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa wilayah dan meminimalisasi konflik yang berlarut-larut.” Ia menambahkan bahwa penanganan isu Pulau Tujuh harus dilakukan secara inklusif dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup.

Di sisi masyarakat, respons terhadap langkah ini cukup positif karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam memperjuangkan hak warga di wilayah tersebut. Mereka berharap, proses dialog ini dapat menghasilkan keputusan yang adil dan bermanfaat secara jangka panjang.

Dengan dorongan dari pemerintah pusat dan sinergi antar daerah yang terus terjalin, diharapkan penyelesaian isu Pulau Tujuh dapat segera tercapai, memberikan kejelasan hukum serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau tersebut.