Kemenkeu Apresiasi Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Bali

Kementerian Keuangan menyoroti keberhasilan pemerintah daerah Bali dalam mengelola keuangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali, otoritas pusat memberikan penilaian positif terhadap kemandirian fiskal yang dimiliki Pemda Bali, yang menunjang stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam survei terbaru dan penilaian langsung, Kemenkeu menegaskan bahwa Bali mampu menjalankan fungsi fiskalnya secara optimal dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Hal ini diyakini mampu memberi inspirasi bagi pemerintah daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah masing-masing.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, melalui pernyataannya, menyampaikan bahwa keberhasilan Bali dalam mengelola pendapatan asli daerah dan pengeluaran menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang cukup tinggi.

“Bali menunjukkan bahwa dengan pengelolaan keuangan yang baik dan tata kelola yang transparan, daerah dapat mencapai kemandirian fiskal yang berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali, dalam pernyataan resminya.

Dalam konteks pengembangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, pencapaian ini diharapkan mampu memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata internasional sekaligus kawasan yang mandiri secara fiskal. Selain itu, keberhasilan ini juga turut memperkuat kepercayaan investor terhadap pengelolaan keuangan daerah di Bali.

Selain itu, Kemenkeu juga menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah. Dengan kinerja fiskal yang baik, Bali mampu mengelola dana insentif dan dana desa secara maksimal untuk kepentingan masyarakat luas.

Di sisi lain, para pemerhati ekonomi menganggap bahwa pencapaian Bali sebagai contoh model pengelolaan fiskal yang patut ditiru oleh daerah lain di Indonesia. Mereka menilai bahwa kunci keberhasilan tersebut adalah pengelolaan anggaran yang disiplin dan transparan, didukung regulasi yang kondusif dan inovatif.

Ke depan, diharapkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mereka demi mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.