Dorongan Anggota DPR RI untuk Antisipasi Penutupan Selat Hormuz
Anggota DPR RI dari Komisi I, Amelia Anggraini, mengimbau pemerintah agar segera mengantisipasi potensi penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur strategis bagi lalu lintas kapal dunia dan ekspor-impor Indonesia. Dalam pernyataannya, Amelia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mengurangi dampak apabila jalur pelayaran utama tersebut mengalami gangguan atau penutupan.
“Kita harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk menghadapi kemungkinan penutupan Selat Hormuz yang bisa mengganggu suplai energi dan perdagangan global. Pemerintah perlu mengembangkan jalur alternatif dan memperkuat komunikasi internasional,” ujar Amelia saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/6/2025).
Menurutnya, ketergantungan dunia pada Selat Hormuz sebagai jalur utama pengangkutan energi menjadikan situasi ini sangat krusial. Ia menyarankan langkah-langkah antisipatif seperti peningkatan konektivitas jalur laut alternatif, penguatan kerjasama diplomatik, serta kesiapan relokasi pasokan energi dari jalur lain.
Selain itu, Amelia juga menekankan bahwa Indonesia harus memperhatikan kesiapan nasional dalam menghadapi potensi gangguan tersebut, termasuk kesiapan strategis negara dan kesiapsiagaan sektor energi dan logistik nasional. Ia menyampaikan bahwa situasi geopolitik di kawasan tersebut harus terus dipantau agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Sejumlah analis menilai bahwa langkah preventif dari pemerintah sangat diperlukan agar tidak terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan global. Kondisi ini, menurut mereka, menuntut sinergi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait agar strategi antisipasi dapat terlaksana secara optimal.
Senada dengan pernyataan Amelia, sejumlah permintaan pihak DPR RI juga menyoroti pentingnya diplomasi dan dialog internasional dalam menyelesaikan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan jalur Selat Hormuz tetap terbuka dan stabil, serta mengurangi risiko gangguan yang dapat merugikan ekonomi nasional.
