Warga Ponorogo Demo Tuntut Transparansi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD
Puluhan warga yang tergabung dalam Pemuda Peduli Ponorogo melakukan aksi demonstrasi damai di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono Ponorogo, Jawa Timur. Mereka menuntut transparansi dan perbaikan sistem pengadaan alat kesehatan (alkes) di rumah sakit tersebut, yang selama ini dianggap tidak transparan dan dikhawatirkan mengancam kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Unjuk rasa ini dipicu oleh laporan warga terkait adanya dugaan praktik korupsi dan ketidakjelasan dalam proses pengadaan alat kesehatan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan medis. Mereka mendesak pihak RSUD dan pemerintah daerah untuk membuka proses pengadaan alat kesehatan secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat dapat merasa yakin atas penggunaan anggaran yang dilakukan.
Ketua Pemuda Peduli Ponorogo, Ahmad Fauzan, menyatakan, “Kami mengajak semua pihak untuk memperbaiki sistem transparansi dan akuntabilitas pengadaan alkes agar tidak menimbulkan kecurigaan dan memastikan alat kesehatan yang digunakan benar-benar berkualitas.”
Dalam aksi ini, peserta membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai tuntutan seperti “Transparansi Pengadaan Alkes”, dan “Perbaiki Manajemen RSUD Ponorogo”. Mereka juga menggelar orasi yang menyoroti perlunya kejelasan dalam penggunaan dana pengadaan alkes demi menjamin keamanan dan kenyamanan pasien.
Di tempat terpisah, Dokter Rahmad, salah satu tenaga medis di RSUD Ponorogo, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi warga. “Kita semua ingin pelayanan terbaik tanpa ada keraguan terkait alat yang digunakan. Pihak rumah sakit harus terbuka dalam proses pengadaan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Polisi yang berjaga di sekitar lokasi juga memastikan jalannya demonstrasi berjalan damai dan tertib, serta mengimbau peserta demo untuk tetap menjaga ketertiban. Pihak RSUD berharap ilustrasi transparansi ini dapat mempercepat proses perbaikan dan peningkatan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Ponorogo.
Langkah selanjutnya, pemerintah daerah dijadwalkan akan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan alat kesehatan di RSUD setempat, guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
