Nadiem Makarim Diperiksa Kejaksaan Terkait Kasus Pengadaan Laptop Rp 9,9 Triliun
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan selama lebih dari 11 jam di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang bernilai mencapai Rp 9,9 triliun. Pemeriksaan ini menyoroti dugaan ketidakwajaran dalam proses pengadaan perangkat teknologi sekolah yang menjadi isu utama dalam penyelidikan kejaksaan.
Menurut sumber terpercaya, pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim ini merupakan bagian dari rangkaian investigasi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan setelah adanya temuan awal yang mencurigakan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kejaksaan telah memanggil sejumlah saksi dan pihak terkait dalam proyek pengadaan yang menyangkut banyak pihak, termasuk pejabat dari kementerian terkait.
“Proses pemeriksaan ini penting untuk memastikan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut,” ujar Jaksa Penuntut Umum saat ditemui di lokasi pemeriksaan. Ia menambahkan, “Kami akan menelusuri seluruh alur pengadaan dan memastikan tidak terjadi praktik korupsi atau penyalahgunaan kewenangan.”
Pengadaan laptop Chromebook yang diduga merugikan negara ini menjadi sorotan publik serta memicu kekhawatiran terhadap transparansi dalam proyek pengadaan teknologi di lingkungan pemerintahan. Penggunaan anggaran yang sangat besar menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan yang diterapkan dan pengawasan terhadap proses tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh Nadiem melalui salah satu pernyataannya, “Saya percaya bahwa proses pengadaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai hukum dan regulasi yang berlaku.” Ia menyatakan siap memberikan keterangan lengkap sebagai bagian dari proses hukum yang tengah berjalan. Kehadiran dia dalam pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya terkait proyek pengadaan tersebut.
Anti-korupsi dan transparansi pengadaan barang pemerintah menjadi tantangan utama bagi lembaga penegak hukum dan pemerintah. Kejaksaan berkomitmen penuh untuk mengungkap kebenaran dan memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan terbuka, serta memastikan bahwa uang negara digunakan secara bertanggung jawab.
