Gubernur Kepri Dalami Isu Penjualan Pulau Anambas

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan penelitian dan pendalaman terkait isu penjualan empat pulau di kawasan Anambas. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan memastikan semua proses pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan sosial.

Sementara itu, masyarakat di kawasan Anambas dan sekitarnya merasa prihatin atas isu tersebut, yang diduga melibatkan transaksi yang tidak transparan. Mereka berharap, pemerintah pusat maupun daerah dapat menjaga kedaulatan wilayah dan memastikan tidak ada tindakan yang merugikan masyarakat lokal maupun ekosistem pulau-pulau itu sendiri.

Ansar Ahmad menambahkan, proses pendalaman ini termasuk pengumpulan data dan konfirmasi dari berbagai pihak terkait. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah hukum jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses penjualan tersebut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pulau, dalam pernyataannya, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas penjualan pulau, mengingat potensi risiko terhadap keanekaragaman hayati dan keberlanjutan wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa isu ini menjadi perhatian serius dan akan diproses secara transparan.

Pengamat kepulauan dan lingkungan mengingatkan bahwa menjaga kedaulatan atas pulau-pulau kecil seperti di Anambas adalah tanggung jawab bersama. Mereka pun meminta agar pemerintahan daerah dan pusat melakukan sosialisasi dan transparansi dalam setiap langkah pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau strategis lainnya.

Dalam wawancara singkat, Ansar Ahmad menyatakan, “Kami akan terus berupaya memastikan keadilan dan menjaga integritas wilayah Kepri, termasuk empat pulau di Anambas dari berbagai ancaman dan potensi manipulasi.” Ia menegaskan bahwa langkah tegas akan diambil jika diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan masyarakat lokal.