Gubernur Jambi Minta Kemendagri Percepat Penyelesaian Tapal Batas Jambi-Sumsel
Gubernur Jambi mengimbau kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mempercepat proses penyelesaian tapal batas antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan yang selama ini menjadi kendala administratif dan pembangunan di wilayah perbatasan.
Permintaan ini disampaikan sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Gubernur Jambi menegaskan bahwa penyelesaian tapal batas sangat penting demi menghindari sengketa wilayah yang bisa menghambat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Kami berharap Kemendagri dapat segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut. Penyelesaian tapal batas yang definitif akan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujarnya dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor gubernur.
Sebelumnya, proses penyelesaian tapal batas antara Jambi dan Sumsel sempat terhambat karena perbedaan data historis dan dokumen administratif. Kemendagri sendiri menyatakan akan melakukan percepatan dengan metode verifikasi dan pengukuran yang lebih akurat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Kelompok masyarakat dan aparat pemerintah di kawasan perbatasan pun menyambut positif upaya percepatan ini. Mereka berharap penyelesaian tapal batas dapat memperlancar berbagai program pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas umum, sekaligus meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Seorang pejabat Kemendagri menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu dekat. “Kami bekerja keras agar tapal batas antara Jambi dan Sumsel dapat segera definitif, dan ini menjadi prioritas utama dalam agenda penataan wilayah tahun ini,” katanya. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan melakukan koordinasi intensif dengan pusat agar proses ini berjalan lancar dan transparan.
Penyelesaian tapal batas ini diharapkan mampu memperkuat integritas wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan kedua provinsi, sesuai visi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
