DKPP RI Sidang Etik KPU-Bawaslu Sumut di Kabupaten Toba

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI kembali menggelar sidang etik terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah menjaga integritas dan transparansi proses penyelenggaraan pemilu di wilayah tersebut.

Sidang berlangsung dengan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. DKPP RI menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara objektif dan transparan untuk memastikan akuntabilitas penyelenggara pemilu di daerah. Ketua DKPP RI, Fareza, menyatakan bahwa “menjaga integritas penyelenggara pemilu merupakan prioritas utama kami, dan tidak ada toleransi bagi pelanggaran kode etik yang dapat merusak demokrasi.”

Penegasan tersebut disampaikan sebagai respon terhadap beberapa laporan masyarakat dan partai politik setempat mengenai penyalahgunaan wewenang serta ketidaknetralan dari sebagian anggota yang bersangkutan.

Menariknya, salah satu anggota Bawaslu yang diperiksa menegaskan bahwa dirinya selalu berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sesuai kode etik. “Kami berkomitmen menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Sidang ini adalah bagian dari proses pembinaan agar kami semakin meningkatkan kualitas kerja,” katanya saat ditemui di lokasi sidang.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Rino, menilai bahwa langkah DKPP RI ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pemilihan umum yang bersih dan jujur. “Proses ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu di tingkat lokal tetap independen dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dengan adanya sidang ini, diharapkan masyarakat dan semua pemangku kepentingan di Toba dapat lebih percaya terhadap proses pemilu yang sedang berlangsung. DKPP RI berjanji akan terus memantau dan menegakkan kode etik demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu di Indonesia.