Kemendagri Tanda Kepala Daerah Terlambat di Retret Gelombang II
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dan disiplin di level pemerintahan daerah. Melalui retret Gelombang II yang berlangsung secara khusus, Kemendagri menandai beberapa kepala daerah yang dinilai terlambat dalam mengikuti agenda penting tersebut.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menjelaskan bahwa langkah penandaan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya disiplin dan akuntabilitas di kalangan kepala daerah. “Kami sudah menandai mereka yang terlambat agar menjadi perhatian serius dan mendorong perbaikan kinerja ke depan,” katanya saat ditemui di lokasi retret.
Retret Gelombang II ini diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, yang bertujuan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program, serta memperkuat layanan publik. Melalui kegiatan ini, Kemendagri berharap para kepala daerah dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya dan memenuhi target pembangunan daerah masing-masing.
Selain penandaan, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai seminar dan diskusi yang mengangkat tema inovasi pelayanan publik dan penguatan pemerintahan berbasis digital. “Ini adalah momen penting untuk evaluasi dan refleksi agar seluruh kepala daerah mampu memberikan inovasi dan pelayanan terbaik,” tambah Tomsi Tohir.
Pengamat pemerintahan daerah menyatakan bahwa langkah tegas dari Kemendagri ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah. “Penandaan ini menjadi sinyal tegas bahwa ketelambatan atau ketidakpatuhan tidak lagi bisa dianggap remeh,” ujar Rasya Purnama, pakar kebijakan publik.
Kendati demikian, beberapa kepala daerah menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kinerja dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret. Mereka menilai bahwa inisiatif ini membuka peluang membangun sinergi yang lebih baik antara pusat dan daerah dalam mencapai target pembangunan nasional.
Dengan langkah tegas yang diambil Kemendagri, diharapkan daerah dapat lebih disiplin dan fokus dalam menjalankan roda pemerintahan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien di masa depan.
