Wamendagri Soroti Pentingnya Pengawasan Ketat Dalam Kebijakan WFA ASN
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa implementasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) memerlukan sistem pengawasan yang maksimal. Menurutnya, penerapan kebijakan ini harus diikuti dengan pengawasan ketat agar tidak mengurangi produktivitas dan integritas pegawai negeri.
Dalam wawancara eksklusif, Bima Arya menyatakan, “Kebijakan WFA harus didukung dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Tanpa pengawasan yang baik, potensi penyimpangan dan penurunan kualitas layanan publik bisa meningkat.” Ia menambahkan bahwa upaya pengawasan ini menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan fleksibel yang semakin populer di era digital ini.
Seiring dengan meningkatnya adopsi kebijakan WFA di kalangan ASN, berbagai tantangan pun muncul, termasuk pengawasan kinerja, keamanan data, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Bima Arya mengingatkan bahwa pemerintah harus serius dalam mengelola aspek-aspek tersebut agar kebijakan WFA benar-benar memberikan manfaat maksimal.
Berbagai instansi pemerintahan di Indonesia kini tengah mempelajari dan memperkuat sistem pengawasan digital yang mampu memantau kinerja ASN secara real-time. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kualitas layanan publik sekaligus meningkatkan efisiensi kerja aparat negara.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Rini Putri, menyatakan bahwa keberhasilan WFA sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan dan pengawasan. “Kalau pengawasan berjalan efektif, ASN akan lebih terbiasa melakukan pekerjaan secara mandiri dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Kebijakan WFA ASN yang kini sedang dioptimalkan menunjukkan tren positif dalam dunia pemerintahan digital di Indonesia. Dengan sistem pengawasan yang baik, diharapkan implementasi WFA mampu meningkatkan daya saing birokrasi dan mengakomodasi kebutuhan pegawai negeri di era modern.
