Penundaan Penerapan Cukai MBDK Memicu Kekhawatiran Koalisi Pasti
Keputusan penundaan penerapan cukai Materi Berbasis Digital Konten (MBDK) oleh pemerintah menuai kritik dari berbagai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Pasti. Penundaan ini dinilai berpotensi menghambat upaya pengendalian konsumsi digital dan perlindungan terhadap anak-anak dari paparan konten ilegal.
Menurut pernyataan dari Ketua Koalisi Pasti, mereka sangat menyayangkan keputusan ini, mengingat regulasi cukai MBDK diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan industri digital yang semakin berkembang pesat. “Penundaan ini justru merugikan upaya pengendalian konten digital dan memperluas celah legalisasi konten ilegal di Indonesia,” ujar Koordinator Koalisi Pasti, Rizki Amalia.
Dalam rilis resmi yang diterbitkan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bersama Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, disebutkan bahwa penundaan ini menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan regulasi berbasis digital. Mereka mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan penerapan cukai MBDK agar dapat melindungi masyarakat dari konten yang tidak sesuai norma dan mencegah kerugian ekonomi jangka panjang.
Sejumlah pakar mengemukakan bahwa regulasi cukai digital merupakan langkah strategis dalam menambah penerimaan negara dan mengendalikan konsumsi digital yang belum terkendali. “Penguatan regulasi cukai digital akan memberikan efek jera terhadap pelaku industri ilegal dan meningkatkan kualitas konten yang dipasarkan di platform digital,” ungkap analis ekonomi digital, Budi Hartono.
Pihak pemerintah belum menanggapi secara rinci terkait penundaan ini. Namun, sejumlah kalangan berharap bahwa langkah ini tidak menghambat pengembangan regulasi digital yang menyentuh aspek proteksi masyarakat dan penguatan ekonomi digital nasional. Keterlibatan stakeholder secara aktif dinilai penting guna menyingkronkan berbagai kepentingan dan memastikan keberlanjutan regulasi digital.
Sementara itu, masyarakat dan pelaku industri digital menanti langkah nyata dari pemerintah untuk memastikan regulasi cukai MBDK dapat diimplementasikan secara efektif demi keberlangsungan industri sekaligus mengedepankan perlindungan terhadap pengguna digital, khususnya anak-anak dan remaja.
