Kemensos Minta Pemda Patuh Data DTSEN dalam Upaya Redam Kemiskinan
Kementerian Sosial mengeluarkan arahan tegas kepada pemerintah daerah untuk mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Langkah ini diambil untuk memastikan keberhasilan penanganan kemiskinan yang lebih terprogram dan terukur di seluruh wilayah Indonesia.
Sejumlah pejabat Kemensos menegaskan bahwa penggunaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam efektivitas program-program sosial. Data DTSEN yang telah diperbaharui secara berkala dianggap mampu memberikan gambaran yang realistis mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Direktur Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos, Budi Santoso, menyatakan, “Pemanfaatan DTSEN harus menjadi dasar utama dalam perencanaan program di daerah, agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.”
Perlu diketahui, DTSEN merupakan sistem database terpadu yang mengintegrasikan data kemiskinan, keberlanjutan ekonomi, serta data sosial lainnya. Sistem ini berfungsi sebagai alat analisis yang mendukung pengambil kebijakan daerah dalam menentukan prioritas program dan distribusi bantuan sosial.
Data ini diharapkan dapat mengurangi kejadian tumpang tindih data dan mempercepat proses distribusi bantuan, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan manfaat secara tepat waktu. Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan sosialisasi serta pelatihan penggunaan DTSEN secara aktif di lapangan.
Pengamat kebijakan sosial, Rina Kusuma, menilai bahwa kolaborasi yang solid antar pemerintah pusat dan daerah sangat krusial agar data DTSEN dapat diimplementasikan secara optimal. “Kunci utama keberhasilan pengurangan kemiskinan terletak pada keakuratan data dan komitmen semua pihak terkait,” ujarnya.
Sementara, akses data yang transparan dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, sehingga program sosial bisa dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
