Kejari Bandung Diduga Periksa Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi MUJ
Kejaksaan Negeri Bandung menyatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek Multi-Use Jaringan (MUJ). Langkah ini diambil berdasarkan hasil penyelidikan awal yang menunjukkan potensi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan maupun penggunaan anggaran proyek tersebut.
Sumber resmi dari Kejari Bandung menyebutkan, “Kami sedang mengkaji sejumlah bukti dan dokumen terkait MUJ yang melibatkan pihak-pihak tertentu, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap gubernur.” Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa peran Ridwan Kamil dalam proyek strategis ini akan menjadi fokus utama dalam pengusutan kasus ini.
Proyek MUJ diketahui merupakan inisiatif pemerintah provinsi yang bertujuan meningkatkan infrastruktur serta mendukung pengembangan ekonomi digital di Jawa Barat. Namun, sejumlah kejanggalan ditemukan dalam proses pengadaan yang diduga melibatkan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
Senada dengan itu, pejabat di Kejari Bandung menambahkan, “Kami menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini demi menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.” Pihak kejaksaan juga menegaskan akan memanggil sejumlah saksi termasuk pihak-pihak terkait dalam waktu dekat.
Politikus dan pengamat mengkritisi keras dugaan keterlibatan pejabat tinggi seperti Ridwan Kamil, mengingat perannya dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat. Mereka mendesak proses hukum ini dilakukan secara objektif dan tanpa intervensi politik.
Ridwan Kamil sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah Kejari Bandung. Tetapi, sumber dari tim hukumnya menyebut bahwa pihaknya siap memberi klarifikasi jika dipanggil dan akan bekerja sama sepenuhnya demi keadilan.
Keberhasilan pengusutan kasus ini diharapkan mampu memberikan efek jera dan memperkuat integritas dalam pengelolaan anggaran pemerintahan di tingkat provinsi dan kota. Publik menantikan perkembangan terbaru dari kasus yang sedang hangat diperbincangkan ini, yang diyakini akan berdampak besar terhadap citra politik dan pemerintahan Jawa Barat.
