Kejagung Pertimbangkan Sidang In Absentia untuk Tersangka WNA Kasus Satelit Navayo
Kejaksaan Agung Indonesia tengah mempertimbangkan opsi menggelar sidang in absentia terkait tersangka warga negara asing (WNA) dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit Navayo. Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum tetap berjalan efektif meskipun tersangka tidak hadir secara langsung di persidangan.
Menurut sumber internal Kejagung, keputusan ini diambil setelah tersangka WNA, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan dana miliaran rupiah, tidak kooperatif dan sulit dihubungi. “Kami memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak terhambat, sehingga opsi sidang in absentia menjadi salah satu solusi terbaik,” ujar juru bicara Kejagung dalam sebuah pernyataan resmi.
Proyek pengadaan satelit Navayo sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang melibatkan berbagai pihak dalam negeri dan asing. Kasus ini mengemuka setelah lembaga intelijen menemukan adanya indikasi penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan dana proyek tersebut, yang menimbulkan kerugian negara yang cukup signifikan.
Hingga saat ini, Kejagung telah mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan saksi yang mendukung kasus tersebut. Praktik korupsi yang diduga melibatkan kontraktor dari luar negeri ini mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum karena berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan nasional.
Pengamat hukum menyatakan bahwa pelaksanaan sidang in absentia harus dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang ketat dan adil, guna memastikan hak-hak tersangka tetap terlindungi. “Sementara itu, pihak keluarga atau kuasa hukum tersangka diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran tersebut dan mengajukan langkah-langkah hukum yang diperlukan,” kata pengamat hukum, Prof. Agus Sutrisno.
Sementara itu, masyarakat dan kalangan pemerhati kebijakan publik mendesak agar proses penyidikan dan persidangan kasus ini berjalan transparan agar keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh. Kasus ini juga menjadi perhatian global mengingat keterlibatan warga asing dan sejumlah perusahaan internasional dalam proyek penting ini.
Kejagung menegaskan akan tetap menjalankan langkah hukum terbaik demi kepastian hukum dan keadilan, termasuk kemungkinan menjalankan sidang in absentia jika diperlukan, selama prosedur tersebut telah memenuhi standar keadilan dan hak asasi manusia.
