Evaluasi Sengketa Pulau di Trenggalek-Tulungagung oleh Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan kehatihatiannya dalam menangani proses evaluasi sengketa 13 pulau di wilayah Trenggalek dan Tulungagung, Jawa Timur. Proses ini dianggap krusial untuk memastikan penyelesaian sengketa wilayah secara adil dan sesuai aturan yang berlaku.
Sesuai dengan pernyataan resmi Kemendagri, pihaknya melakukan evaluasi secara menyeluruh dan hati-hati guna menghindari potensi konflik yang lebih besar di kemudian hari. “Kami sangat berhati-hati dalam meninjau setiap aspek terkait sengketa ini, demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan wilayah,” ungkap sumber di internal Kemendagri.
Langkah ini diambil setelah adanya percepatan protes dan ketidakpuasan dari pihak-pihak terkait yang menuntut kejelasan status pulau-pulau tersebut. Analisis dilakukan meliputi aspek hukum, administratif, dan sosial budaya, dengan melibatkan berbagai stakeholder dari pemerintah daerah hingga masyarakat adat setempat.
Pengamat geopolitik dan hukum menilai langkah hati-hati dari Kemendagri merupakan langkah strategis untuk menghindari potensi konflik jangka panjang. Evaluasi ini juga akan menjadi dasar bagi penentuan kepemilikan dan pengelolaan pulau-pulau tersebut ke depannya.
Menurut salah satu tokoh masyarakat setempat, “Kami sangat berharap hasil evaluasi ini memberikan kejelasan dan keadilan, agar tidak ada lagi ketidakpastian yang merugikan masyarakat di sekitar pulau.”
Proses finalisasi evaluasi dijadwalkan selesai dalam waktu dekat, dan Kemendagri berkomitmen untuk membuka ruang dialog terbuka demi menampung aspirasi seluruh pihak terkait. Dengan langkah hati-hati ini, diharapkan sengketa wilayah di kawasan Trenggalek-Tulungagung dapat diselesaikan secara damai dan berkeadilan.
