Legislator Dukung Keputusan Presiden Soal 4 Pulau
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto terkait penentuan status 4 pulau di perairan Indonesia. Ia menyebutkan bahwa keputusan ini penting sebagai pelajaran bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar lebih berhati-hati dan transparan dalam pengambilan kebijakan yang berdampak nasional. Khozin menegaskan bahwa keberanian Presiden menunjukkan komitmen kuat terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.
Dalam wawancaranya, Khozin menyampaikan, “Keputusan ini adalah momentum penting yang harus diapresiasi. Kemendagri harus belajar dari polemik sebelumnya dan memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data dan pertimbangan yang matang.” Ia menambahkan bahwa polemik yang terjadi sebelumnya terkait pengelolaan pulau harus menjadi koreksi agar tidak terulang kembali di masa mendatang.
Pengamat kebijakan nasional juga menilai, langkah Presiden ini menunjukan konsistensi pemerintah dalam menjaga aset negara dan mendorong penguatan wilayah perbatasan. Penggunaan pendekatan yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat dan daerah.
Sejumlah masyarakat dan tokoh adat menyuarakan dukungannya terhadap keputusan tersebut, dengan harapan pengelolaan pulau-pulau itu bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Para ahli berharap, sinergi antar lembaga pemerintahan dan legislatif dapat terus ditingkatkan agar kebijakan strategis seperti ini berjalan lancar dan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif comparepolitics.com, Rini Astuti, menyampaikan, “Kebijakan ini harus diikuti dengan langkah konkret dari semua pemangku kepentingan, termasuk Kemendagri, agar hasilnya benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan polemik yang berlarut-larut.”
Keputusan strategis terkait 4 pulau ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia di mata dunia dan memperluas pengelolaan sumber daya alam sekaligus menjaga keutuhan wilayah NKRI. Kebijakan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat keberlanjutan kebijakan nasional ke depan.
