Presiden Prabowo Tetapkan Lima Pengadilan Militer Baru untuk Perkuat Penegakan Hukum
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 2025, yang menjadi angin segar dalam reformasi sistem peradilan militer di Indonesia. Kebijakan ini menandai langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum di lingkup militer, sekaligus meningkatkan profesionalisme dan transparansi penanganan kasus militer.
Peraturan pemerintah ini memuat pembentukan lima pengadilan militer baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, guna menjawab kebutuhan akan pengadilan yang lebih representatif dan efisien. Dengan penambahan pengadilan ini, diharapkan proses hukum terhadap personel militer dapat dilakukan lebih cepat, adil, dan sesuai standar internasional.
Menteri Pertahanan, yang turut hadir dalam acara penandatanganan, menyatakan, “Pembangunan pengadilan militer ini merupakan prioritas kami untuk memastikan keadilan dan integritas dalam dunia militer tetap terjaga.” Ia menambahkan bahwa keberadaan pengadilan baru ini juga akan mendukung upaya reformasi kelembagaan yang sedang berlangsung.
Sejumlah ahli hukum militer menyambut baik kebijakan ini, menyebutnya sebagai langkah maju dalam penegakan supremasi hukum di lingkungan militer. Sebagai salah satu inovasi penting, pengadilan-pengadilan baru akan dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan sumber daya manusia yang kompeten, demi memastikan proses peradilan yang transparan dan akuntabel.
“Kami percaya, dengan didirikannya pengadilan militer baru ini, tidak hanya akan mempercepat proses penegakan hukum, tetapi juga memperkuat profesionalisme aparat militer dalam menjalankan tugasnya,” ujar pengamat hukum militer dari Universitas Indonesia, Dr. Ari Wibowo dalam wawancara eksklusif.
Langkah Prabowo ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional yang lebih kokoh, dengan fokus pada penegakan hukum yang adil dan transparan. Partisipasi masyarakat dan aparat terkait selama proses perencanaan dan pelaksanaan diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem pengadilan militer yang kredibel dan berintegritas.
Dengan pengesahan resmi PP ini, Indonesia menunjukkan komitmen dalam memperbaiki sistem peradilan militer yang selama ini menjadi perhatian. Keputusan strategis ini diyakini akan membawa dampak positif jangka panjang, menciptakan lingkungan militer yang lebih sehat, profesional, dan akuntabel.
