Pengaturan Penyelidikan & Penyidikan di KUHAP Penuhi Kebutuhan Hukum Indonesia
Pengaturan prosedur penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP semakin mendapatkan perhatian utama dalam pembahasan legislasi hukum nasional. Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menegaskan bahwa aspek penyelidikan tetap wajib diatur dalam rangka memastikan proses hukum berjalan adil dan akuntabel.
Menurut Adang, keberadaan ketentuan penyelidikan yang jelas dalam KUHAP mampu memperkuat landasan hukum bagi aparat penegak hukum, sekaligus melindungi hak dan kewajiban tersangka maupun saksi. “Pengaturan yang tegas dan jelas akan mengurangi tindak kekerasan maupun kesewenang-wenangan dalam proses penyelidikan,” katanya saat konferensi pers terbaru.
Selain itu, legislator yang juga merupakan senior di bidang hukum ini menambahkan, integrasi prosedur penyidikan dan penyelidikan dalam KUHAP sangat penting dalam mengantisipasi berbagai kasus kejahatan yang semakin kompleks dan canggih. Ia menyebutkan bahwa draf revisi KUHAP sedang dalam tahap finalisasi dan harus menyesuaikan kebutuhan realitas hukum di lapangan.
Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Wulandari, menyebutkan bahwa regulasi yang lengkap dan komprehensif akan membantu aparat penegak hukum melakukan tugasnya secara optimal, sekaligus menjaga hak asasi manusia. “Pengaturan menyeluruh tentang penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHAP bisa menjadi jaminan bahwa proses hukum berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selama proses pembahasan, sejumlah pihak menyoroti perlunya harmonisasi antara ketentuan penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP agar tidak tumpang tindih dan menimbulkan interpretasi berbeda di lapangan. Ketentuan yang disusun harus mampu memberikan kejelasan prosedur serta batasan tugas dan wewenang aparat penegak hukum.
Senada dengan itu, Kemenkumham menyatakan komitmennya untuk mendukung revisi KUHAP agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan tantangan kejahatan digital. Menurut Direktur Jenderal HAM, reformasi hukum ini adalah langkah strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Dengan berbagai agenda tersebut, masyarakat berharap BRangka revisi ini mampu menciptakan sistem proses hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Di tengah dinamika hukum masa kini, pengaturan yang tepat soal penyelidikan dan penyidikan menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.
