Kritik Legislator Terhadap Pembagian MBG Bakan Mentah: Tanggung Jawab Dialihkan
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan program Pembagian Material Bahan Mentah (MBG) yang dilakukan secara serupa dengan distribution paket bahan pokok, seperti program sembako. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program bantuan sosial.
Nurhadi menyatakan bahwa, “Pelaksanaan program MBG harusnya fokus pada pemberian manfaat langsung yang tepat sasaran, bukan sekadar pengalihan tanggung jawab yang justru mengaburkan efektivitas pelaksanaan.” Ia menyoroti bahwa praktik distribusi yang tidak jelas justru menimbulkan kekhawatiran adanya potensi penyimpangan serta ketidakefisienan penggunaan anggaran.
Komisi IX DPR RI, sebagai salah satu pengawas kebijakan di bidang kesehatan dan sosial, mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi program MBG tersebut. Mereka menekankan perlunya transparansi, pelaporan yang jelas, serta transparansi distribusi untuk menjamin manfaat sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Nurhadi menambahkan bahwa pendekatan distribusi yang lebih terorganisir dan terukur harus menjadi prioritas, guna memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar mencapai sasaran tanpa adanya penyalahgunaan. Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam pengawasan bisa memperkuat akuntabilitas program ini.
Sementara itu, pemerintah melalui lembaga terkait menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan peninjauan terhadap mekanisme distribusi dan akan melakukan penyesuaian guna meningkatkan efektivitas program bantuan sosial ini.
Kritik dari legislatif ini memicu perhatian publik dan berbagai kalangan untuk turut mengawasi jalannya distribusi bantuan sosial agar lebihtransparan dan tepat sasaran, mendukung perbaikan pola distribusi yang lebih akuntabel dan efisien di masa mendatang.
