KPK Panggil Manajer Teknik PT RDG Airlines terkait Kasus Papua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyelidikan kasus korupsi terkait proyek pembangunan di Papua dengan memanggil manajer teknik dari PT RDG Airlines ke markas komisi. Pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat bukti dan memahami alur dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait di wilayah Papua.
Manajer teknik dari maskapai penerbangan nasional tersebut diperiksa intensif untuk mendapatkan keterangan terkait administrasi dan prosedur teknis yang digunakan dalam proyek terkait. KPK berharap, keterangan dari saksi tersebut dapat membuka jejak alur dana dan penyaluran dana yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
Kepala bidang penindakan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa pemeriksaan ini penting untuk memastikan kejelasan proses pembangunan yang diduga dipengaruhi oleh praktik tidak bertanggung jawab. “Kami mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai saksi untuk membangun fakta yang kuat dalam kasus ini,” katanya.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa kasus ini melibatkan manipulasi anggaran, mark-up proyek, dan suap-menyuap yang melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta. KPK menegaskan akan terus mendalami setiap aspek yang berkaitan dengan dugaan korupsi ini demi memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik.
Pengamatan dari pengamat antikorupsi menyatakan bahwa langkah baru KPK ini menunjukkan komitmen dalam memberantas praktik korupsi di wilayah Papua yang selama ini menjadi salah satu fokus pemberantasan korupsi di Indonesia. “Langkah memanggil saksi dari pihak swasta adalah hal yang wajar dan menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus ini,” jelas Rahmad, pengamat kebijakan publik.
Penelusuran lebih lanjut mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan ini akan melibatkan pihak-pihak terkait dalam waktu dekat, dan diharapkan mampu mengungkap siapa saja pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus korupsi ini. KPK menegaskan akan terus melakukan langkah-langkah proaktif demi menegakkan supremasi hukum dan menciptakan iklim transparansi di lingkup proyek pemerintah Papua.
