Kasus Premanisme terhadap Investor Menurun Signifikan, BKPM Bersinergi dengan Pemda
Data terbaru dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus premanisme yang menimpa investor di seluruh Indonesia. Tren positif ini menunjukkan keberhasilan berbagai strategi pengendalian dan pengawasan yang diterapkan oleh BKPM bersama dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa kerjasama lintas sektoral menjadi kunci utama dalam menekan praktik premanisme yang selama ini menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan investasi. “Kami terus berupaya memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.
Menurut data BKPM, jumlah kasus premanisme yang dilaporkan turun hingga 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini diakui sebagai capaian penting, mengingat maraknya praktik premanisme pernah menjadi perhatian utama dari calon dan investor asing maupun lokal. Penggunaan standar operasional prosedur yang ketat dan pengawasan ketat terhadap pengusaha ilegal turut menunjang keberhasilan ini.
Selain upaya penindakan, BKPM juga fokus terhadap program pemberdayaan masyarakat dan penguatan regulasi untuk mengurangi peluang praktik premanisme. “Kami percaya bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus disertai dengan penanganan aset sosial dan hukum yang kuat,” tambah Todotua.
Respons positif dari dunia usaha pun turut mendukung langkah BKPM. Seorang pengusaha konstruksi dari Surabaya mengungkapkan, “Dengan kondisi yang lebih aman, proyek-proyek kami berjalan lancar tanpa kekhawatiran intimidasi dari oknum tidak bertanggung jawab.”
Kasus premanisme yang menurun ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memperkuat strategi pencegahan dan penindakan agar tantangan serupa tak kembali menghambat iklim investasi yang sehat.
